review jurnal: Pengalaman Korea Selatan



DEVELOPMENTAL STATE DAN TANTANGAN GLOBALISASI
Pengalaman Korea Selatan


Poppy S. Winanti

Konsep development state led merupakan konsep yang timbul sebagai negasi dari konsep neo classical economy. Development state led muncul sebagai kritisi atas konsep neo classical economy yang gagal melihat peran negara dalam proses pembangunanekonomi di Asia Timur. Seperti yang telah kita ketahui kawasan Asia sebelumnya telah mengalami kemajuan ekonomi yang amat berarti, bahkan ada yang menyebutkannya sebagai The Asian Miracle, namun sekitar tahun 1997 negara-egara di Asia tiba-tiba mengalami krisis. tulisan ini akan membahas factor-faktor penyebab krisis khususnya di wilayah Korea Selatan.
Sebelumnya, ada dua paham yang menjelaskan soal perkembangan ekonomi di wilayah Asia Timur. Development State Led dan Neo Classical Economy merupakan dua kubu yang menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi di Asia Timur dapat berkembang sangat pesat, dan mengapa negara-negara tersebut tiba-tiba mengalami krisis ekonomi yang besar. Hal ini telah menjadi kontroversi. Menurut para penganut Neo Classical Economy, keberhasilan negara-negara di Asia Timur adalah berkat kemampuan memanfaatkan comparative adventage atau pemanfaatan buruh untuk memegang kompetisi pasar global yang dimiliki oleh negara-negaranya, hingga mampu bersaing dalam perdagangan Internasional. Pemerintah dalam hal ini dianggap mampu menciptakan kondisi social politik yang stabil bagi berlangsungnya pasar bebas, pengusaha domestic juga mampu memanfaatkan buruh dengan upah murah yang berorientasi pada ekspor oriented. Namun, dalam hal ini, pemerintah memiliki peran yang sangat minimal, dan perkembangan ekonomi di Asia Timur sepenuhnya merupakan hasil dari adanya mekanisme pasar atau yang dikenal dengan the magic market.
Seperti penulis sebutkan diatas, Development State Led hadir sebagai negasi dari Neo Classical Economy. Development State Led berpendapat bahwa peran negara sangatlah besar dalam perkembangan ekonomi di Asa timur. Negara merupakan sebagai actor independent yang memiliki peran signifikan dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi dikawasan tersebut. Development state led merupakan kumpulan teori, deskripsi, dan pemahaman dan melihat keterkaitan hasil-hasil pembangunan ekonomi dengan pengaturan institusi yang berpusat pada negara (Chan, Clark, dan Lam, eds, 1998:9). Development State Led akan berhasil mendobrak pembangunan ekonomi dinegara yang memiliki karakteristik yang kuat dengan birokrasi yang bersih dan rasional, system politik yang kuat dan jika perlu otoritasian, serta memiliki birokrasi yang handal. Hal ini dimaksudkan agar intervensi pemerintah dalam proses pembangunan dapat ditegakkan.
Development State Led sendiri juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu:
1.      Pembangunan ekonomi merupakan prioritas utama pemerintah,
2.      Pembangunan ekonomi dianggap sebagai plan-rational development, yang merupakan gabubang antara mekanisme pasar dan intervensi pemerintah,
3.      Negara memiliki peran yang amat besar dalam hal pembangunan, meliputi planning dan implementasi pembangunan.
4.      Control negara terhadap sector swasta yang sangat kuat,
5.      Intervensi negara didukung oleh birokrasi yang bersih, rasional, dan berdasarkan meritrokasi (birokrasi ala weberian).

Namun begitu, yang terpenting adalah bagaimana kedua konsep ini dapat menghadapi tantangan dari globalisasi, dan apakah development state led ini dapat bertahan dari tantangan globalisasi. Globalisasi sendiri merupakan proses integrasi antar bangsa dalam bidang social, politik, maupun budaya yang semakin intens yang diakibatkan oleh adanya ekspansi pasar, serta semakin kuatnya keterkaitan serta ketergantungan bukan hanya pada tingkat individu namun juga negara akibat adanya kemajuan teknologi, informasi dan telekomunikasi yang revolusioner. Globalisasi ditandai oleh:
1.      Kemajuan teknologi serta arus informasi dan komunikasi yang lintas batasnegara,
2.      Tingginya arus investasi keuangan dan perdagangan global,
3.      Semakin intensnya perpindahan manusia, serta pertukaran nilai, budaya dan ide yang lintas batas negara,
4.      Semakin eratnya ketergantungan antar negara maupun antar individu.

Sebagai salah satu negara di Asia Timur yang sangat menarik untuk dianalisa adalah Korea Selatan. Sebagai negara yang cukup maju saat ini, Korea Selatan memiliki sejarah yang panjang dan berliku dalam mencapai keberhasilan perkembangan ekonomi. Pada tahun 1950 hingga awal tahun 1960-an, korea memiliki system ekonomi dan politik yang tidak menentu, birokrasi saat itu sangat buruk, hal ini terbukti dengan banyaknya kasus kolusi yang dilakukan oleh para pengusaha dan birokrat. Hingga akhirnya pemerintahan tersebut dikudeta dan digantikan oleh Park Chung Hee pada 1961. Park dalam hal ini mengambil beberapa kebijakanyang cukup membuat Korea maju dalam pembangunan ekonominya, melalui system export oriented industrialization (EOI). Pemerintah juga mencanangkan pembangunan lima tahun dengan implementasi yang baik dengan menciptakan lembaga yang memiliki peran signifikan dakan urusan ekonomi politik negara tersebut, yaitu membentuk Korean Central Intelligence Agency (KCIA) dan Economic Planning Board, menciptakan birokrasi yang bersih. Birokrasi di Korea ditandai dengan ;

1.      Profesionalisme dan memiliki kemampuan dalam menangani persoalan ekonomi,
2.      Tidak terafiliasi dalam ideology atau partai politik tertentu dan hanya berorientasi pada target pembangunan tertentu,
3.      Secara material independen dar sector bisnis,
4.      Tingkat korupsi dilapangan relative rendah.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Korea melejit pada saat kepemimpinan Park namun nyatanya pertumbuhan tersebut tidak dibarengi dengan adanya pemerataan. Pada saat itu kebijakan HCI ( Heavy Chemical Industries)  yang memprioritaskan perusahaan-perusahaan besar membuat perusahaan kecil tidak dapat bersaing hinggal terjadi kesenjangan social.
Kakuasaan Park berakhir dengan adanya kudeta oleh Kim Jae Yun.  Dan kepemimpinannya digantikan oleh Chun Doo Hwan. Ada beberapa pergeseran kebijakan saat Chun memerintah. Chun menekankan pada adanya stabilitas ekonomi dan bukan pada pertumbuhan ekonomi, dengan memberlakukan kebijakan pengetatan pajak moneter, perusahaan yang terlibat HCI harus melakukan merger, hal ini agar mengurangi hak istimewa para pengusaha, juga menstabilitaskan harga, serta dibentuknya lembaga Economic Edication Bareau. Pada masa pemerintahan Chun telah sedikit demi sedikit melepaskan intervensi pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi. Hal ini menunjukkan tumbuhnya demokrasi di Korea. Roh Tae Woo menjadi presiden berikutnya melalui pemilihan umum secara terbuka yang menandai keberhasilan proses transisi demokrasi Korea.
Pada masa kepemimpinan Roh dibuat konstitusi baru, yang intinya adalah untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Konstitusi ini juga memberi kebebasan pada buruh untuk dapat berekspresi dan mengorganisasikan diri. Pada saat ini, pemerintahan Roh menghadapi banyak tekanan yang banyak diakibatkan oleh perselisihan atara buruh dan pengusaha. Para buruh banyak melakukan mogok kerja untuk meminta kenaikan upah. Ketika upah buruh dinaikan produktivitas perusahaan menurun akibat banyaknya aksi pemogokan kerja. Hal ini mengakibatkan Korea mengalami krisis terburuk selama 20 tahun terakhir.
Keberhasilan Korea pada awalnya ditandai oleh kemampuan dan efektifitas negara dalam mengendalikan keresahan dan memobilitasi sumber daya, serta mengendalikan kelompok bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengembangkan ekonominya Korea menggunakan konsep Developmental State Led.
Kim Young merupakan presiden ke-tujuh. Hal ini menandakan perubahan politik modern di kawasan Korea Selatan. Mandate yang diberikan adalah globalisasi dan demokratisasi.  Pada masa kepemimpinan Young ada beberapa program yang dibuat untuk memaksimalkan kinerja agar dua mandate penting tersebut terpenuhi, yaitu:

1.      Membentuk cabinet yang bersih (tidak terkait dengan pemerintah otiriter),
2.      Melaksanakan reformasi dalam tubuh militer untuk menempatkan militer dibawah control sipil,
3.      Membersihkan birokrasi dari korupsi, dengan cara;
a.       Mewajibkan pejabat mengumumkan harta kekayaannya dan keluarganya,
b.      Mewajibkan menggunakan nama asli bagi setiap transaksi,
c.       Mengeluarkan UU yang sejalan dengan demokratisasi,
4.      Menetapkan kebijakan segyehwa yaitu kebijakan keterbukaan pemerintah dalam bidang politik, social, budaya, dan ekonomi,
5.      Adanya reformasi, deregulasi dan internasionalisasi.

Pada masa pemerintahan Young Korea telah integrated pada system pasar. Ketika Kim Dae Jung terpilih menjadi presiden berikutnya, Korea sedang mengalami krisis ekonomi yang amat parah. Ketika krisis ini bertepatan dengan masa transisi developmental state led menuju market oriented. Pada masa transisi inilah, peran pemerintah dirasa sangatlah besar. Dalam hal ini peran pemerintah bukan hanya menjaga siklus pasar dengan peraturan tapijuga implementasi dari intervensi, hanya saja kali ini intervensi yang dilakukan pemerintah adalah semata-mata untuk memperkuat pasar.
Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah masih tetap sangat diperlukan, dan pertumbuhan ekonomi yang diberikan pada mekanisme pasar bukan berarti tanpa camput tangan pemerintah sedikitpun. Developmental state dapat berjalan dengan mengembangkan nstitusionalisasi sector public yang transparan,  accountable, dan terdesentralisasi, juga reformasi birokrasi, aparat negara, dan sector public,, juga pemerintah perlu memperluas institusionalisasi hubungan pemerintah-kelompok bisnis, dan terakhir reformulasi developmental state model haruslah difokuskan pada sejumlah ffungsi yang dijalankan negara. selain itu penulis pikir bahwa development state dan market oriented bukanlah suatu konsep melainkan suatu system berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dalam sebuah proses perkembangan ekonomi.





You Might Also Like

0 komentar

semoga bermanfaat
mohon kritik dan saran yang membangun ya :D
"sharing is caring"