DEVELOPMENTAL STATE DAN TANTANGAN
GLOBALISASI
Pengalaman Korea Selatan
Poppy S. Winanti
Konsep
development state led merupakan konsep yang timbul sebagai negasi dari konsep
neo classical economy. Development state led muncul sebagai kritisi atas konsep
neo classical economy yang gagal melihat peran negara dalam proses
pembangunanekonomi di Asia Timur. Seperti yang telah kita ketahui kawasan Asia
sebelumnya telah mengalami kemajuan ekonomi yang amat berarti, bahkan ada yang
menyebutkannya sebagai The Asian Miracle, namun sekitar tahun 1997 negara-egara
di Asia tiba-tiba mengalami krisis. tulisan ini akan membahas factor-faktor
penyebab krisis khususnya di wilayah Korea Selatan.
Sebelumnya,
ada dua paham yang menjelaskan soal perkembangan ekonomi di wilayah Asia Timur.
Development State Led dan Neo Classical Economy merupakan dua kubu yang
menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi di Asia Timur dapat berkembang sangat
pesat, dan mengapa negara-negara tersebut tiba-tiba mengalami krisis ekonomi
yang besar. Hal ini telah menjadi kontroversi. Menurut para penganut Neo
Classical Economy, keberhasilan negara-negara di Asia Timur adalah berkat
kemampuan memanfaatkan comparative
adventage atau pemanfaatan buruh untuk memegang kompetisi pasar global yang
dimiliki oleh negara-negaranya, hingga mampu bersaing dalam perdagangan
Internasional. Pemerintah dalam hal ini dianggap mampu menciptakan kondisi
social politik yang stabil bagi berlangsungnya pasar bebas, pengusaha domestic
juga mampu memanfaatkan buruh dengan upah murah yang berorientasi pada ekspor
oriented. Namun, dalam hal ini, pemerintah memiliki peran yang sangat minimal,
dan perkembangan ekonomi di Asia Timur sepenuhnya merupakan hasil dari adanya
mekanisme pasar atau yang dikenal dengan the
magic market.
Seperti
penulis sebutkan diatas, Development State Led hadir sebagai negasi dari Neo
Classical Economy. Development State Led berpendapat bahwa peran negara
sangatlah besar dalam perkembangan ekonomi di Asa timur. Negara merupakan sebagai
actor independent yang memiliki peran signifikan dalam menentukan keberhasilan
pembangunan ekonomi dikawasan tersebut. Development state led merupakan
kumpulan teori, deskripsi, dan pemahaman dan melihat keterkaitan hasil-hasil
pembangunan ekonomi dengan pengaturan institusi yang berpusat pada negara
(Chan, Clark, dan Lam, eds, 1998:9). Development State Led akan berhasil
mendobrak pembangunan ekonomi dinegara yang memiliki karakteristik yang kuat
dengan birokrasi yang bersih dan rasional, system politik yang kuat dan jika
perlu otoritasian, serta memiliki birokrasi yang handal. Hal ini dimaksudkan
agar intervensi pemerintah dalam proses pembangunan dapat ditegakkan.
Development
State Led sendiri juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu:
1. Pembangunan
ekonomi merupakan prioritas utama pemerintah,
2. Pembangunan
ekonomi dianggap sebagai plan-rational
development, yang merupakan gabubang antara mekanisme pasar dan intervensi
pemerintah,
3. Negara
memiliki peran yang amat besar dalam hal pembangunan, meliputi planning dan
implementasi pembangunan.
4. Control
negara terhadap sector swasta yang sangat kuat,
5. Intervensi
negara didukung oleh birokrasi yang bersih, rasional, dan berdasarkan
meritrokasi (birokrasi ala weberian).
Namun
begitu, yang terpenting adalah bagaimana kedua konsep ini dapat menghadapi
tantangan dari globalisasi, dan apakah development state led ini dapat bertahan
dari tantangan globalisasi. Globalisasi sendiri merupakan proses integrasi
antar bangsa dalam bidang social, politik, maupun budaya yang semakin intens
yang diakibatkan oleh adanya ekspansi pasar, serta semakin kuatnya keterkaitan
serta ketergantungan bukan hanya pada tingkat individu namun juga negara akibat
adanya kemajuan teknologi, informasi dan telekomunikasi yang revolusioner.
Globalisasi ditandai oleh:
1. Kemajuan
teknologi serta arus informasi dan komunikasi yang lintas batasnegara,
2. Tingginya
arus investasi keuangan dan perdagangan global,
3. Semakin
intensnya perpindahan manusia, serta pertukaran nilai, budaya dan ide yang
lintas batas negara,
4. Semakin
eratnya ketergantungan antar negara maupun antar individu.
Sebagai
salah satu negara di Asia Timur yang sangat menarik untuk dianalisa adalah
Korea Selatan. Sebagai negara yang cukup maju saat ini, Korea Selatan memiliki
sejarah yang panjang dan berliku dalam mencapai keberhasilan perkembangan
ekonomi. Pada tahun 1950 hingga awal tahun 1960-an, korea memiliki system
ekonomi dan politik yang tidak menentu, birokrasi saat itu sangat buruk, hal
ini terbukti dengan banyaknya kasus kolusi yang dilakukan oleh para pengusaha
dan birokrat. Hingga akhirnya pemerintahan tersebut dikudeta dan digantikan
oleh Park Chung Hee pada 1961. Park dalam hal ini mengambil beberapa
kebijakanyang cukup membuat Korea maju dalam pembangunan ekonominya, melalui
system export oriented industrialization (EOI). Pemerintah juga mencanangkan
pembangunan lima tahun dengan implementasi yang baik dengan menciptakan lembaga
yang memiliki peran signifikan dakan urusan ekonomi politik negara tersebut,
yaitu membentuk Korean Central
Intelligence Agency (KCIA) dan Economic
Planning Board, menciptakan birokrasi yang bersih. Birokrasi di Korea
ditandai dengan ;
1. Profesionalisme
dan memiliki kemampuan dalam menangani persoalan ekonomi,
2. Tidak
terafiliasi dalam ideology atau partai politik tertentu dan hanya berorientasi
pada target pembangunan tertentu,
3. Secara
material independen dar sector bisnis,
4. Tingkat
korupsi dilapangan relative rendah.
Meskipun
pertumbuhan ekonomi Korea melejit pada saat kepemimpinan Park namun nyatanya
pertumbuhan tersebut tidak dibarengi dengan adanya pemerataan. Pada saat itu
kebijakan HCI ( Heavy Chemical Industries)
yang memprioritaskan
perusahaan-perusahaan besar membuat perusahaan kecil tidak dapat bersaing
hinggal terjadi kesenjangan social.
Kakuasaan
Park berakhir dengan adanya kudeta oleh Kim Jae Yun. Dan kepemimpinannya digantikan oleh Chun Doo
Hwan. Ada beberapa pergeseran kebijakan saat Chun memerintah. Chun menekankan
pada adanya stabilitas ekonomi dan bukan pada pertumbuhan ekonomi, dengan
memberlakukan kebijakan pengetatan pajak moneter, perusahaan yang terlibat HCI
harus melakukan merger, hal ini agar mengurangi hak istimewa para pengusaha,
juga menstabilitaskan harga, serta dibentuknya lembaga Economic Edication
Bareau. Pada masa pemerintahan Chun telah sedikit demi sedikit melepaskan
intervensi pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi. Hal ini menunjukkan
tumbuhnya demokrasi di Korea. Roh Tae Woo menjadi presiden berikutnya melalui
pemilihan umum secara terbuka yang menandai keberhasilan proses transisi
demokrasi Korea.
Pada
masa kepemimpinan Roh dibuat konstitusi baru, yang intinya adalah untuk menjaga
keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Konstitusi ini juga
memberi kebebasan pada buruh untuk dapat berekspresi dan mengorganisasikan diri.
Pada saat ini, pemerintahan Roh menghadapi banyak tekanan yang banyak
diakibatkan oleh perselisihan atara buruh dan pengusaha. Para buruh banyak
melakukan mogok kerja untuk meminta kenaikan upah. Ketika upah buruh dinaikan
produktivitas perusahaan menurun akibat banyaknya aksi pemogokan kerja. Hal ini
mengakibatkan Korea mengalami krisis terburuk selama 20 tahun terakhir.
Keberhasilan
Korea pada awalnya ditandai oleh kemampuan dan efektifitas negara dalam
mengendalikan keresahan dan memobilitasi sumber daya, serta mengendalikan
kelompok bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengembangkan ekonominya Korea
menggunakan konsep Developmental State Led.
Kim
Young merupakan presiden ke-tujuh. Hal ini menandakan perubahan politik modern
di kawasan Korea Selatan. Mandate yang diberikan adalah globalisasi dan
demokratisasi. Pada masa kepemimpinan
Young ada beberapa program yang dibuat untuk memaksimalkan kinerja agar dua
mandate penting tersebut terpenuhi, yaitu:
1. Membentuk
cabinet yang bersih (tidak terkait dengan pemerintah otiriter),
2. Melaksanakan
reformasi dalam tubuh militer untuk menempatkan militer dibawah control sipil,
3. Membersihkan
birokrasi dari korupsi, dengan cara;
a. Mewajibkan
pejabat mengumumkan harta kekayaannya dan keluarganya,
b. Mewajibkan
menggunakan nama asli bagi setiap transaksi,
c. Mengeluarkan
UU yang sejalan dengan demokratisasi,
4. Menetapkan
kebijakan segyehwa yaitu kebijakan
keterbukaan pemerintah dalam bidang politik, social, budaya, dan ekonomi,
5. Adanya
reformasi, deregulasi dan internasionalisasi.
Pada
masa pemerintahan Young Korea telah integrated pada system pasar. Ketika Kim
Dae Jung terpilih menjadi presiden berikutnya, Korea sedang mengalami krisis
ekonomi yang amat parah. Ketika krisis ini bertepatan dengan masa transisi
developmental state led menuju market oriented. Pada masa transisi inilah,
peran pemerintah dirasa sangatlah besar. Dalam hal ini peran pemerintah bukan
hanya menjaga siklus pasar dengan peraturan tapijuga implementasi dari
intervensi, hanya saja kali ini intervensi yang dilakukan pemerintah adalah
semata-mata untuk memperkuat pasar.
Dari
hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah masih tetap sangat
diperlukan, dan pertumbuhan ekonomi yang diberikan pada mekanisme pasar bukan
berarti tanpa camput tangan pemerintah sedikitpun. Developmental state dapat berjalan dengan mengembangkan
nstitusionalisasi sector public yang transparan, accountable,
dan terdesentralisasi, juga reformasi birokrasi, aparat negara, dan sector
public,, juga pemerintah perlu memperluas institusionalisasi hubungan
pemerintah-kelompok bisnis, dan terakhir reformulasi developmental state model
haruslah difokuskan pada sejumlah ffungsi yang dijalankan negara. selain itu
penulis pikir bahwa development state dan market oriented bukanlah suatu konsep
melainkan suatu system berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dalam
sebuah proses perkembangan ekonomi.
0 komentar
semoga bermanfaat
mohon kritik dan saran yang membangun ya :D
"sharing is caring"