Pembangunan Ekonomi di Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Teori Ekonomi Pembangunan Rostow


Pembangunan Ekonomi di Indonesia Pada Masa Orde Baru dan
 Teori Ekonomi Pembangunan Rostow


Kata-kata kunci:
teori pembangunan, sistem ekonomi Indonesia pada masa orde baru, kapitalisme, teori ekonomi Rostow, teori penghambat pembangunan.

Banyak teori ekonomi yang telah diciptakan oleh para ilmuan didunia, entah pakai pendekatan historis atau lebih ke gagasan. Tapi nggak semua teori bisa diadopsi oleh setiap negara. Teori ekonomi yang berkembang di Eropa-AS misalnya, kemungkinan nggak berhasil kalau diadopsi ke negara-negara Asia karena ada perbedaan dari segi sejarah, geografis, budaya, kekuatan ekonomi, dan hal lain yang berhubungan sama pertumbuhan ekonomi.

Karena pembangunan di negara berkembang cukup lambat, banyak juga ilmuwan yang tertantang buat memecahkan masalah ini. Misalnya aja dengan menciptakan teori yang menceritakan tentang tahapan pembangunan, dari developmental led growth sampai jadi market oriented. Semua teori bagus, tapi kalau ngomongin soal teori bukan cari teori mana yang paling bagus, tapi teori mana yang paling tepat digunakan untuk mengupas permasalahan di Indonesia.

Ibarat kata, teori itu pisau, maka kita harus cari pisau yang tepat buat motong daging, kue, atau buah.


Kondisi Ekonomi Politik Indonesia Saat Itu


Saat pertamakali merdeka, Soekarno selaku founding father seringkali dianggap nggak bisa mengatur pendapatan negara, karena apa? karena saat itu terjadi inflasi yang puncaknya mencapai 3 digit. Sebetulnya ya, namanya juga baru merdeka, saat itu Indonesia belum punya bank sentral yang mengatur segala hal tentang inflasi. Indonesia juga masih mendapat serangan embargo ekonomi dari Belanda. Bekas-bekas penjajahan Jepang yang sebentar namun cukup mengeruk banyak sumberdaya itu juga jadi permasalahan tersendiri. 

Belum lagi permasalahan politik luar negeri saat itu dan sikap ambisi Soekarno buat membangun banyak fasilitas infrastruktur ditengah krisis ekonomi yang melanda, yang pada akhirnya membuat Indonesia terus menerus cetak uang buat membiayai pembangunan tersebut dan hasilnya adalah inflasi. 

Di bidang politik juga nggak kalah heboh. Hampir setiap tahun Indonesia mengadakan pergantian kabinet. Jadi dari 1950-1959 itu tercatat ada 7 (tujuh) kali pergantian kabinet kerja. Alasannya ya karena satu dan lain hal. Haha. 

Waktu it, Indonesia diperintah menggunakan UUDS dan menggunakan sistem parlementer, sampai akhirnya tanggal 5 Juli 1959, dengan keluarnya dekrit Presiden, UUD 1945 kembali digunakan. Dekrit presiden ini juga membentk MPRS dan DPAS.

Tahun 1960-an, Indonesia juga mulai menyusun rencana pembangunan 8 (delapan) tahun, yang tujuannya adalah mencapai swasembadan sandang pangan dalam tiga tahun pertama dan posisi tinggal landas untuk lima tahun berikutnya. 

Tapi karena kondisi perekonomian makin buruk, target-target dalam rencana pembangunan tersebut langsung diralat. Misalnya aja, beras yang tadinya 115kg/kapita jadi hanya 80kg/kapita per tahun. 

Tahun 1964,  rencana pembangunan tersebut diganti dengan strategi yang lebih menekankan ke swasembada dan swadaya. Di tahun yang sama, Indonesia keluar dai PBB dan mengadakan pendekatan ke Cina dan Korea Utara. 


Transisi pemerintahan Soekarno - Soeharto


Melalui supersemar, Soeharto menggantikan posisi Soekarno sebagai Presiden. Saat itu terjadi pembantaian PKI, sehingga kondisi ekonomi politik Indonesia sangat kacau. Tapi, kepemimpinan Soeharto saat itu dianggap menyelamatkan perekonomian Indonesia. Dilihat dari data statistik, Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7% pada 1995-1996.

Berbagai program pembangunan yang dilakukan Soeharto (diantaranya REPELITA) menunjukkan hasil yang signifikan dalam mendorong dan menjaga stabilitas ekonomi. Kebutuhan pokok saat itu dinilai terjangkau dan untuk bidang pendidikan bahkan diberikan beasiswa.  

Untuk membiayai semua itu, Soeharto mengandalkan bantuan luar negeri dari IMF. Tahun 1968, pemerintah mulai memperbolehkan modal asing masuk dan menguasai sektor swasta non strategis sebesar 48%. Pertumbuhan Indonesia mulai mengalami stagnasi dan tidak secepat pertama kali Soeharto memimpin. Belum lagi Indonesia saat itu juga sangat bergantung pada bantuan asing. 

Hal ini membuat Benjamin Higgins menyebut bahwa Indonesia berada dalam kegagalan kronis. Dia berpendapat bahwa “Indonesia haruslah dianggap sebagai negara dengan tingkat kegagalan yang berada diposisi teratas, diantara negara-negara yang paling terbelakang” (Higgins, 1968, hlm. 678).  

Dalam karyanya yang berjudul Asian drama, Gunnar Myrdal (1969: 484) juga memberikan kesimpulan yang serupa, “dengan mengamati Indonesia pada awal tahun 1966, tampaknya hanya terdapat sedikit peluang bagi Indonesia untuk mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat”. 

J. Panglaykim dan H.W Arndt (1966: 3,19) mengatakan bahwa :

       siapapun yang menganggap bahwa masyarakat Indonesia mengalami situasi ekonomi yang menguntungkan, jelas tidak melakukan penelitian yang mendalam. jika kami membayar seluruh hutang luar negri kami, kami tidak akan lagi memiliki devisa untuk menutup pengeluaran rutin kami.. pada tahun 1965 harga-harga meningkat lebih dari 500%... pada dekade 1950-an, anggaran belanja mengalami defisit sebesar 10 hingga 30 persen dari pendapatannya dan pada 1960-an defisit tersebut membengkak hingga mencapai lebih dari 100 persen. Bahkan pada tahun 1965 angkanya mencapai 300 persen.
Namun setelahnya Soeharto dianggap membawa Indonesia menjadi negara yang patut dicontoh, karena mampu menumbuhkan perekonomian yang luar biasa cepat. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya inflasi  dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Swasembada beras berhasil dicapai pada tahun 1980-an.



Tabel diatas menunjukkan beberapa indicator pembangunan ekonomi, dan menunjukkan kemajuan berarti pada tahun 1990-an. Indicator pembangunan makroekonomi lainnya memberikan gambaran yang baik. Tingkat investasi meningkat, Indonesia juga sangat terbuka terhadap perdagangan internasional. Bantuan luar negeri Indonesia sangat besar, bahkan dua kali lipat dari bantuan luar negri yang diperoleh dari negara besar aAsia dan anggota OPEC.
 Namun begitu hutang negara semakin membuncit, biaya hutang meskipun masih bisa ditanggulangi tetapi jauh ebih berat dibanding negara lainnya. Pembangunan sangatlah tidak merata. Untuk mengejar ketertinggalan Indonesia, Indonesia tentu harus mengejar indicator penting dari negara maju, yaitu pendapatan perkapita masyarakatnya. Menurut Kunetz, Chenery, Syrquin, Ahluwalia, dan Mangahasdan, juga ilmuan lainnya, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat sering dibarengi kenaikan dalam ketimpangan pembagian pendapatan (ketimpangan relative). Artinya, pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan membagikan suatu trade-off (pertentangan) yang membawa implikasi bahwa pemerataan dalam pembagian pendapatan hanya dapat dicapai jika laju pertumbuhan ekonomi diturunkan.[3] Beberapa peneliti lain menyatakan bahwa pertumbuhan eonomi yang pesat tidak hanya membawa ketimpangan relative tetapi juga ketimpangan absolute yang ditandai dengan merosotnya taraf hidup golongan miskin.
Dengan terintegrasinya Indonesia dengan negara-negara di dunia baik dalam sector ekonomi, politik, maupun budaya, semakin mendekatkan Indonesia dengan system pasar modern (kapilatisme). Invetasi asing yang dibuka besar-besaran sejak tahun 1967 yang diatur dalam UU pasal 1 yang menyebutkan hanya negara yang dapat mengolah sector-sektor strategis seperti yang tertera pada pasal 6. Maka Pasal 6 UU 1/1967 dengan mengganti nama “modal dalam negeri” menjadi “modal asing” sisi kepemilikan modal saham (presentase modal/saham), mengindikasikan sudah terjadi perubahan kepemilikan.[4]
System pasar kapitalis yang dibuka ini disisi lain membuat kemajuan atas pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara makro. Namun begitu perkembangan teknologi yang masih rendah. Kebanyakan negara asia tenggara termasuk Indonesia hanya bergerak dibidang jasa dan bukan dibidang industry. Beberapa negara yang bergerak dibidang industry hanya berperan sebagai “kapitalisme komprador (bertindak sebagai agen industry manufaktur asing di negerinya sendiri)..”[5]. hal inilah yang membuat kepitalisme di Indonesia tidak menampakkan kemajuannya. Selain itu campur tangan pemerintah terlalu banyak hingga mengganggu persaingan bebas dan membuat kapitalisme menjadi tidak dinamis. hal ini menimbulkan adanya “lintah-darat” dikalangan birokrat yang membuat wiraswastawan sulit untuk berkembang. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kapitalisme erzats (semu) di negara asia tenggara khususnya Indonesia.
Lalu bagaimana jika menelaah pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menggunakan teori ekonomi secara general?
Michael P. Todaro sendirimembagi teori pembangunan menajadi tiga aliran, yaitu:
a.       Teori linier tahapan pertumbuhan ekonomi,
b.      Model-model neo-klasik tentang perubahan structural,
c.       Paradigm etergantungan internasional,
Dalam tulisan ini penulis akan membahas korelasi antara teori Linier pertumbuhan ekonomi yang disajikan oleh rostow. Dalam bukunya The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto yang diterbitkan pada tahun 1960, Rostow membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5. Focus yang diambil rostow adalah pada pendapatan perkapita. Rostow juga membuat distingsi antara sector tradisional dan kapitalis dengan memperkenalkanterminologi “less-developed” (untuk menyebut negara yang masih mengandalkan sector tradisional), “more developed” (untuk menggambarkan suatu kondisi dimana suatu negara telah mencapai tahap industrialisasi dengan menggunakan sector modern atau kapitalis). Suatu negara dianggap sedang mengalami pembangunan ditandai dengan adanya:
a.       Kemampuan konsumsi yang besar pada sebagian besar dari masyarakatnya,
b.      Sebagian besar non-pertanian, dan
c.       Sangat berbasis kekotaan.
Tahap-tahap linier yang disajikan rostow menjadi syarat pembangunan bagi suatu negara untuk mendapatkan status sebagai “negara maju”, dengan karakter sebagai berikut:
1.      Tahap masyarakat tradisional (the traditional society), dengan karakter sebagai berikut;
a.       Pertanian padat tenaga kerja,
b.      Belum mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi,
c.       Ekonomi mata pencaharian,
d.      Hasil-hasil tidak disimpan atau diperdagangkan,
e.       Adanya system barter.
2.      Tahap pembentukan prasyarat tinggal landas (the preconditions for takeoff), yangditandai dengan;
a.       Pendirian industry-industri pertambangan,
b.      Perlunya pendanaan asing,
c.       Tabungan dan investasi meningkat,
d.      Terdapat lembaga dan organisasi tingkat nasional,
e.       Adanya elit-elit baru,
f.       Perubahan seringkali dipicu oleh ganguan dari luar,
3.      Tahap tinggal landas (the take off), yang ditandai dengan adanya:
a.       Terdapat peningkatan industrialisasi,
b.      Peningkatan investasi dan tabungan,
c.       Peningkatan pertumbuhan regional,
d.      Tenaga kerja disektor pertanian menurun,
e.       Stimulus ekonomi berupa revolusi politik,
f.       Inovasi teknologi,
g.      Perubahan ekonomi internasional,
h.      Laju investasi dan tabungan meningkat 5-10 persen dari NNP,
i.        Sector usaha pengolahan manufaktur,
j.        Serta adanya pengatur kelembagaan.
4.      Tahap pergerakan menuju kematangan ekonomi (the drive to maturity),
a.       Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,
b.      Diversifikasi industry,
c.       Penggunaan teknologi secara meluas,
d.      Adanya pembangunan di sector-sektor baru,
e.       Investasi dan tabungan meningkat 10-20 persen dari NNP,
5.      Tahap era konsumsi missal tingkat tinggi (the age of high mass-community), yang ditandai dengan:
a.       Proporsi ketenagakerjaan yang tingg dibidang jasa,
b.      Meluasnya konsumsi atas barang-barang yang tahan lama dan jasa,
c.       Peningkatan atas belanja-belanja jasa dan kemakmuran.[6]
Jika menelaah kembali apa yang terjadi di Indonesia pada masa orde baru dengan teori rostow, adanya pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 yang mencapai 7-8%, belum lagi adanya industry manufaktur, adanya revolusi (dalam hal ini banyak orang menganggap proses terjadinya reformasi merupakan awal dari revolusi di Indonesia, pada kenyataanya revolusi sudah terjadi sejak Soeharto melakukan kudeta terhadap Soekarno), sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini pada kenyataannya memang berprofesi sebagai petani, dapat dilihat dari statistic swasembada beras yang dapat diraih pada masa kepemimpinan soeharto, namun begitu hal ini juga menunjukkan kemajuan teknologi dan pengembangan inovasi dalam bidang teknologi bagi sector pertanian. Untuk NNP di Indonesia sendiri belum dapat dihitung atau NI at factor cost karena data penerimaan buruh belum memadai. Maka NI atau NNP di Indonesia diperoleh dengan cara mengoreksi angka GDP (Gross National Product) yang sudah ditemukan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyamakan jumlah nilai produksi dengan nilai factor produksi yang digunakan (secara teoritis). Maka Indonesia dalam hal ini pada masa itu sedang dalam tahap take off .
Sekian lama banyak ilmuwan yang mempertanyakan tentang bagaimana membuat negara-negara berkembang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dalam hal ini, Indonesia khususnya menjadi lading pembelajaran yang baik bagi para ekonom. Maka, setelah meneliti sekian lama, muncullah teori penghambat pembangunan untuk menjelaskan mengapa negara-negara sedang berkembang mengalami kesulitan dan apa saja fator-faktor yang mempengaruhi dan menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berikut adalah factor-faktor penghambat pembangunan ekonomi;
1.      Perkembangan penduduk
Perkembangan penduduk sendiri merupakan factor penghambat sekaligus factor perkembangan ekonomi. Melihat dari sisi sebagai pendorong perkembangan ekonomi. Perkembangan penduduk dianggap sebagai suatu nilai plus bagi jumlah tenaga kerja.[7] Kedua, adalah pertambahan penduduk dapat memperluas pasar.[8] Ketiga, adalah dapat meningkatkan perbaikan dalam jaringan pengangkutan dan pertambahan tingkat pendapatan secara terus-menerus, terus memperluas pasar hasil pertanian.[9]
Melihat dari sisi perkembangan penduduk sebagai factor penghambat pertumbuhan ekonomi, J. Nelson dan Leibstein menyatakan bahwa pertambahan penduduk yang pesat dinegara-negara menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dalam jangka panjang. Menurut nelson laju pertambahan penduduk tidak selalu sama pada berbagai tingkatan. Pertumbuhan penduduk yang terus-menerus tanpa dibarengi dengan hasil produksi yang meningkat akan menjadikan kesejahteraann masyarakat disuatu negara semakin terpuruk. Coale juga menyebukan bahwa pertambahan penduduk yang cepat akan berdampak buruk bagi masyarakat, hal ini dikarenakan. Pertama, pertambahan penduduk akan mengakibatkan pengurangan tabungan dari tiap masusyarakat, dan menambah proporsi bagi pendapatan penduduk yang samasekali tidak menabung. Kedua, pertambahan penduduk yang cepat biasanya terjadi pada negara yang memiliki pendapatan perkapita yang rendah, hal ini juga berdampak pada kemampuan pemerintah mengumpulkan pajak karena pajak yang dikumpulkan menjadi sedikit.
Pertambahan penduduk juga kaan mempengarui corak penanaman modal, ketika penduduk disuatu negara bertambah maka biasanya yang terjadi adalah penambahan penduduk usia muda yang sangat banyak, hal ini mengharuskan pemerintah mengalokasikan dananya lebih banyak dalam sector pendidikan, fasilitas kesehatan,. Juga akan meningkatkan usaha dibidang perumahan.
Pertambahan penduduk selain itu juga dapat menghambat upaya pemerataan pendapatan, dan memperlebar kesenjangan antara golongan amsyarakat. Hal ini dikarenakan:
a.       Akan memperbesar angka pengangguran,
b.      Pertambahan penduduk di sector pertanian akan emnambah angka pengangguran terselubung dan membuat pendapatan rata-rata petani miskin makin rendah,
c.       Menimbulkan adanya arus urbanisasi akibat kurangnya kesempatan kerja didaerah pedesaan.
2.      Peningkatan sector inovasi teknologi dan komunikasi juga menjadi dilemma tersendiri bagi pertumbuhan suatu negara, pasalnya, suatu negara berkembang yang memiliki tingkat perkembangan penduduk yang besar akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Penggunaan teknologi dapat menurunkan angka kesempatan kerja. Maka pemerintah dianggap perlu untuk memperhatikan teknologi yang digunakan terutama pada Industri yang besar agar tidak terjadi penambahan jumlah pengangguran.[10]
Kesimpulan
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, dengan dimulainya revolusi yang dilakukan soeharto yang diawali dengan adanya supersemar. Soeharto telah berhasil membuat Indonesia menjadi negara yang mendapat penghargaan akibat pertumbuhan ekonominya yang sangat cepat. Dengan menggunakan analisa teori ekonomi modern dari rostow. Indonesia diyakini telah mencapai tahap take-off pada masa itu. Rostow(1911-2003) menekankan tiga hal utama yang menentukan posisi suatu negara dalam tahap-tahap ekonomi:
1.      Pendapatan perkapita GDP,
2.      Laju investasi dan tabungan,
3.      Laju tabungan nasional yang dialokasikan dari NNP dan bukan GDP.[11]
Maka diharapkan Indonesia sekarang juga memiliki pembangunan yang jelas. Ketimpangan yang terjadi di Indonesia adalah akibat laju pertumbuhan masyarakat yang sangat signifikan, belum lagi tingkat pendidikan masyarakat Indonesia masih rendah. Namun begitu jika diasumsikan pendidikan masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan maka sangat mungkin Indonesia akan menjadi negara industry baru seperti yang dielu-elukan para ilmuwan. Untuk mencapai tahap ini maka diperlukan revolusi politik, dimana penyederhanaan birokrasi terhadap laju ekonomi oleh pemerintah, agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.







Daftar pustaka
Hill, hal. 2000. Ekonomi Indonesia. 2 (ed). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Kunio, Yoshihara. Kapitalisme semu asia tenggara. Jakarta: LP3ES.
Wiratmo, masykur. 1992. Ekonomi pembangunan.  Jogja: PT. Restu Prima Grafika.
Djojohadikusumo, sumitro.1987. teori ekonomi dan kebijaksanaan pemerintah. Jakarta: PT
    Gramedia.
Rostow. 1991. The Stages of Economic Growth. 3 (ed). hal. 37-38.
      pada 24 juni 2012.









[1] Hill, hall. Ekonomi Indonesia. Ed 2.  (2002:4)
[2] Slogan pada saat ini yang terkenal adalah berdikari yaitu berdiri diatas kaki sendiri.
[3] Wiratmo, masykur. Ekonomi Pembangunan. 1992:28.
[4] Komposisi modal dalam negri adalah modal negara ditambah modal masyarakat
[5] Yoshihara, Kunio. 1988. The rise of Ersatzz Capitalism in South-East Asia, Singapore, Oxford University Press, hal:3.
[6] http://teacherweb.ftl.pinecrest.edu/ diakses pada 24 juni 2012.
[7] Dengan catatan pengembangan kualitas pendidikan hingga memungkinkan negara memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan terdidik juga terlatih, serta memungkinkan adanya kelompok wirausahayang berpendidikan dan memungkinkan untuk mengurangi angka pengangguran.
[8] Luas pasar barang dan jasa dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk.
[9] Pasar ini sebagai perangsang untuk meningkatkan produktivitas sector pertanian.
[10] Wiratmo, masykur. Ekonomi pembangunan. 1992:43-52
[11] The Stages of Economic Growth (Third Edition), 1991, hal. 37-38.

You Might Also Like

0 komentar

semoga bermanfaat
mohon kritik dan saran yang membangun ya :D
"sharing is caring"